kawanjarinews.com – Jakarta, 25 Agustus 2025 – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Total dugaan pemerasan mencapai Rp81 miliar, dengan aliran dana ke berbagai pihak termasuk Wamenaker. Kasus ini memunculkan pertanyaan publik mengenai lemahnya pengawasan serta praktik korupsi dalam sistem sertifikasi K3.
Tersangka utama dalam kasus ini adalah Immanuel Ebenezer (Wamenaker), bersama 10 pihak lain yang diduga terlibat dalam pemerasan pengurusan sertifikasi K3. KSPSI melalui Ketua Umum Jumhur Hidayat turut memberikan kritik keras terhadap sistem yang membuka celah praktik korupsi.
Kasus melibatkan dugaan gratifikasi dan pemerasan dalam proses sertifikasi K3 yang dikelola perusahaan jasa K3 (PJK3). Selain biaya resmi pelatihan, terdapat pungutan ilegal yang disebut sebagai “biaya tambahan” untuk memperoleh sertifikat.
Dugaan praktik pemerasan berlangsung sejak Desember 2024, dan penetapan tersangka diumumkan KPK pada tahun 2025.
Kasus ini berpusat di Kementerian Ketenagakerjaan, namun praktik pemerasan terindikasi terjadi di berbagai daerah karena PJK3 beroperasi secara nasional.
Motif pemerasan muncul dari dualisme regulasi sertifikasi K3 antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, yang membuka peluang korupsi. Lemahnya pengawasan internal kementerian serta budaya gratifikasi yang mengakar memperburuk situasi.
Menurut Jumhur Hidayat dalam siaran program Selamat Pagi Indonesia (Metro TV), dirinya menjelaskan bahwa modus pemerasan dilakukan dengan memungut biaya tidak resmi di luar biaya pelatihan resmi. KPK menemukan adanya aliran dana hingga Rp81 miliar, termasuk dugaan penerimaan hadiah berupa motor Ducati oleh Immanuel Ebenezer.
Dampak Kasus Sertifikasi K3
Kasus ini dinilai memberi dampak serius bagi pekerja. Data menunjukkan jumlah kecelakaan kerja meningkat signifikan dari 115.000 kasus pada 2020 menjadi hampir 200.000 kasus pada 2024, naik sekitar 72%. Klaim jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan juga melonjak dari Rp1,5 triliun (2020) menjadi Rp3,5 triliun (2024). Jumhur menilai tingginya angka kecelakaan tidak lepas dari lemahnya pelaksanaan K3 akibat korupsi dalam sertifikasi.
Celah Regulasi dan Potensi Korupsi di Lembaga Sertifikasi
Jumhur mengungkap adanya dualisme regulasi sertifikasi K3 yang dikeluarkan baik oleh Kementerian Ketenagakerjaan maupun BNSP. Menurutnya, idealnya seluruh sertifikasi dilakukan oleh BNSP agar lebih transparan, meski lembaga swasta (LSP) juga tidak sepenuhnya bebas dari potensi korupsi.
Ia menegaskan bahwa masalah utama tetap ada pada mentalitas birokrasi. “Selama budaya korupsi tidak diberantas, lembaga manapun bisa saja melakukan praktik pemerasan,” ujarnya.
Harapan untuk Reformasi Sertifikasi K3
Meski menyoroti masalah serius, Jumhur memberikan apresiasi kepada Menteri Ketenagakerjaan Yasirli yang dianggap serius dalam upaya pemberantasan korupsi di kementerian. Ia mendorong penguatan pengawasan, transparansi, serta perbaikan mental aparatur untuk memutus praktik gratifikasi dan pemerasan.
“Kecelakaan kerja adalah indikator peradaban suatu bangsa. Jika angka kecelakaan tinggi akibat sertifikasi yang tidak benar, itu berarti kita gagal melindungi pekerja. Kita harus melakukan perubahan besar agar sertifikasi K3 berjalan bersih dan benar,” tegas Jumhur.
Kasus sertifikasi K3 ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan krisis integritas birokrasi. Publik kini menunggu langkah tegas KPK dan pemerintah dalam memastikan bahwa praktik korupsi di sektor vital ini benar-benar dihentikan.
Baca juga: Istana Siapkan Pengganti, Prabowo Tunggu Hasil Proses Hukum Tersangka Wamenaker Immanuel Ebenezer
