KawanJariNews.com – Jakarta, 2 Oktober 2025 – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia tengah mendapat sorotan setelah Ombudsman menemukan potensi afiliasi politik dan konflik kepentingan dalam penunjukan mitra dan pengelolaan dapur MBG. Pemerintah menegaskan akan menutup dapur yang melanggar standar tanpa terkecuali.
Program MBG merupakan inisiatif nasional untuk menekan angka malnutrisi pada anak-anak. Namun, adanya dugaan keterlibatan yayasan dengan afiliasi politik memicu kekhawatiran publik terkait transparansi dan integritas pelaksanaan.
Menurut Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang, beberapa politisi meminta jatah pengelolaan dapur MBG. Ia menegaskan, pihaknya akan menutup dapur yang tidak memenuhi standar, termasuk jika dikelola oleh pihak berafiliasi politik maupun militer.
“Serius ni ada yang W.A saya, saya jawab Kamu Politikus Bukannya bantu saya bagaiman mengkomunikasikan soal keracunan malah kamu minta dapur, langsung saya blok” ujar Nanik
Ombudsman Republik Indonesia melakukan kajian terhadap pelaksanaan MBG, meliputi pendaftaran mitra, operasional dapur, dan pengawasan BGN. Temuan menunjukkan adanya keterlambatan proses pendaftaran, minimnya transparansi, dan keberadaan yayasan yang berafiliasi politik, berpotensi memengaruhi penunjukan mitra dan menggeser fokus program dari peningkatan gizi.
Tiga kategori Satuan Penyedia Pangan dan Gizi (SPPG) ditemukan: yang bermasalah, yang baik, dan yang baru akan beroperasi. Afiliasi politik menjadi perhatian karena dapat memengaruhi verifikasi dan penunjukan mitra.
Pengawasan dan regulasi menjadi kunci agar MBG berjalan sesuai tujuan. Ombudsman menekankan perlunya SOP yang jelas, pembinaan berkelanjutan, serta keterlibatan DPR, khususnya Komisi IX, untuk memastikan program tidak disalahgunakan. Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG diharapkan memberikan regulasi yang lebih tegas dan transparan.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BGN bertanggung jawab memastikan mitra dan yayasan terverifikasi dengan standar yang jelas, sedangkan DPR memiliki peran dalam pengawasan politik, anggaran, dan regulasi.
Rekomendasi perbaikan mencakup penerbitan regulasi lengkap, transparansi dalam proses pendaftaran dan verifikasi mitra, serta pengawasan berkelanjutan oleh berbagai pihak. Semua langkah ini ditujukan agar program MBG fokus pada peningkatan gizi anak-anak, bukan kepentingan politik tertentu.
Program MBG menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menangani malnutrisi anak. Dugaan intervensi politik berpotensi mengurangi efektivitas program dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Penguatan regulasi dan pengawasan diharapkan menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas program.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk menutup dapur MBG yang melanggar standar dan memastikan seluruh proses pelaksanaan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai tujuan utama, yaitu meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.
Baca juga: Indonesia Dorong Penguatan Ekonomi ASEAN, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan 2025
Baca juga: Alasan SPBU Swasta Menolak Membeli BBM dari Pertamina Meski Kehabisan Stok
