KawanJariNews.com – JAKARTA – Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$444,4 miliar atau sekitar Rp8.043 triliun, meningkat 2,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ULN pada April 2026 yang tercatat sebesar 2 persen (yoy). Data tersebut disampaikan Bank Indonesia (BI) dalam publikasi resmi mengenai perkembangan utang luar negeri Indonesia periode Mei 2026.
Bank Indonesia menjelaskan bahwa peningkatan ULN dipengaruhi oleh pertumbuhan utang pemerintah, sementara utang luar negeri sektor swasta masih mengalami kontraksi meski lajunya mulai melambat.
Berdasarkan data BI, utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar US$217,3 miliar, tumbuh 3,7 persen (yoy). Sementara itu, utang luar negeri sektor swasta mengalami kontraksi 0,1 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 0,5 persen pada April 2026.
Bank Indonesia juga mencatat peningkatan posisi utang pada bank sentral yang dipengaruhi bertambahnya kepemilikan investor nonresiden terhadap instrumen moneter Bank Indonesia, termasuk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Dari sisi struktur, BI menyebut sekitar 84,6 persen total utang luar negeri Indonesia merupakan utang berjangka panjang. Komposisi tersebut dinilai dapat mengurangi tekanan pembiayaan dalam jangka pendek karena mayoritas kewajiban memiliki tenor yang lebih panjang.
Dalam publikasinya, Bank Indonesia menyebut pembiayaan utang pemerintah antara lain digunakan untuk mendukung sektor kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.
Data ULN Berbeda dengan Rasio Utang Pemerintah
Data utang luar negeri yang dipublikasikan Bank Indonesia berbeda dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang dikelola dan dipublikasikan Kementerian Keuangan. Kedua indikator tersebut mengukur aspek yang berbeda dalam kondisi fiskal nasional.
Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan rasio utang pemerintah terhadap PDB pada 2025 berada di angka 40,54 persen, meningkat dibandingkan 39,81 persen pada 2024. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan rasio tersebut masih berada di bawah batas maksimal 60 persen terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pengelolaan Utang Jadi Sorotan
Peningkatan utang luar negeri menjadi salah satu indikator yang terus dipantau pelaku pasar dan pengamat ekonomi karena berkaitan dengan stabilitas sektor eksternal maupun kemampuan pembiayaan pembangunan nasional. Selain besaran nominal, sejumlah indikator seperti struktur jatuh tempo, biaya pinjaman, komposisi mata uang, serta efektivitas pemanfaatan dana menjadi faktor yang digunakan dalam menilai keberlanjutan utang.
Di sisi lain, transparansi penggunaan utang dan akuntabilitas pengelolaan anggaran tetap menjadi perhatian publik agar pembiayaan yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Bank Indonesia menyatakan akan terus memantau perkembangan utang luar negeri Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Catatan Redaksi: Data mengenai posisi utang luar negeri, pertumbuhan, komposisi, dan struktur jatuh tempo dalam pemberitaan ini mengacu pada publikasi resmi Bank Indonesia bertajuk Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia Mei 2026. Sementara itu, informasi mengenai rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penjelasan terkait kondisi fiskal bersumber dari keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kedua data tersebut berasal dari institusi yang berbeda dan mengukur indikator yang berbeda, sehingga tidak dapat dipersamakan secara langsung.
