KawanJariNews.com – Akses terhadap dokumen anggaran dan perencanaan desa tidak hanya terbuka bagi warga yang tinggal di kampung halaman. Warga perantau, termasuk yang berada di Jakarta, tetap memiliki hak untuk memperoleh informasi publik desa seperti LPJ, RKPDes, dan RPJMDes tanpa harus datang langsung ke kantor desa.
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa mendorong kebutuhan akses informasi yang lebih luas, terutama bagi warga yang sedang merantau. Namun, masih banyak warga yang mengira bahwa permintaan dokumen desa harus dilakukan melalui kementerian atau instansi pusat.
Padahal, dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban desa merupakan informasi publik yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak warga untuk mengetahui proses perencanaan dan penggunaan anggaran di tingkat desa.
Sejumlah desa kini telah memanfaatkan sistem informasi digital untuk menyajikan data dasar pembangunan. Melalui Sistem Informasi Desa (SID), warga dapat mengakses ringkasan penggunaan Dana Desa, Indeks Desa Membangun (IDM), serta informasi umum pembangunan desa secara daring. Akses ini memungkinkan warga perantau tetap mengikuti perkembangan desa asalnya tanpa prosedur administrasi yang rumit.
Selain itu, permohonan dokumen secara langsung kepada pemerintah desa juga dapat dilakukan melalui sarana komunikasi jarak jauh, seperti email atau aplikasi pesan singkat, dengan melampirkan identitas diri serta tujuan permintaan informasi. Dalam praktiknya, warga dapat meminta salinan dokumen dalam bentuk digital untuk memudahkan distribusi dan penyimpanan.
Apabila komunikasi daring tidak mendapat tanggapan, mekanisme permohonan tertulis melalui surat resmi tetap dapat ditempuh. Pemerintah Desa berkewajiban memberikan respons dalam batas waktu yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Warga perantau juga memiliki opsi untuk menghubungi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, termasuk transparansi anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
Dokumen seperti RPJMDes, RKPDes, dan LPJ Desa memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan desa. RPJMDes memuat arah kebijakan pembangunan jangka menengah, RKPDes merinci rencana kerja tahunan, sementara LPJ Desa menunjukkan realisasi penggunaan anggaran. Akses terhadap dokumen tersebut memungkinkan warga melakukan kontrol sosial secara konstruktif, sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
Akses informasi publik desa bagi warga perantau mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan memanfaatkan jalur informasi yang tersedia, jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi warga untuk tetap terlibat dalam pengawasan dan pembangunan desa asalnya.
