kawanjarinews.com – Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita uang senilai Rp1,3 triliun terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan 12 korporasi, terbagi dalam dua grup besar: Musimas Grup dan Permata Hijau Grup. Penyitaan dilakukan setelah mendapatkan penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam proses hukum lanjutan kasus korupsi ekspor CPO tahun 2021–2022, Kejaksaan Agung menyita total uang titipan sebesar Rp1,374 triliun dari enam perusahaan yang terlibat. Uang ini disimpan dalam Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Bank BRI, dan disita untuk menjadi bagian dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
Sebanyak 12 perusahaan korporasi menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tujuh perusahaan berasal dari Musimas Grup, yaitu:
- PT Musimas
- PT Interbenua Perkasatama
- PT Mike Oleo Nabati Industri
- PT Agromakmur Jaya
- PT Musimas Fuji
- PT Mega Suryamas
- PT Wira Inomas
Sementara lima lainnya berasal dari Permata Hijau Grup:
- PT Nagamas Palm Oil Lestari
- PT Pelita Agung Agroindustri
- PT Nubika Jaya
- PT Permata Hijau Palm Oil
- PT Permata Hijau Sawit
Keenam perusahaan yang telah menitipkan dana ganti rugi adalah PT Musimas dan seluruh perusahaan dari Permata Hijau Grup.
Penyitaan dilakukan setelah keluarnya penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2025, dengan nomor:
- 40/PITSUS/TPK/2025 untuk PT Musimas (senilai Rp1,188 triliun)
- 39/SUS/TPK/2025 untuk Permata Hijau Grup (senilai Rp186 miliar)
Penyitaan dilakukan di Jakarta dan diumumkan secara terbuka oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 2 Juli 2025.
Penyitaan uang titipan dilakukan agar dapat dimasukkan sebagai alat bukti dan pertimbangan dalam kasasi, menggantikan sebagian kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik korupsi. Proses ini juga menjadi bagian dari strategi pemulihan kerugian negara, yang merupakan salah satu pilar utama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kajian Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, kerugian negara dalam perkara ini mencapai triliunan rupiah, terdiri dari kerugian keuangan negara, keuntungan ilegal (illegal gain), dan kerugian perekonomian nasional.
Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tingkat pertama telah memvonis bebas seluruh terdakwa korporasi. Jaksa penuntut umum menempuh kasasi ke Mahkamah Agung, dan kini perkara masih dalam tahap pemeriksaan. Kejaksaan juga menyampaikan tambahan memori kasasi, menyertakan hasil penyitaan dana sebagai bagian integral dari permohonan agar hakim MA mempertimbangkan pemulihan kerugian negara.
Terkait dugaan adanya suap dalam proses vonis lepas, Kejaksaan menyatakan telah mencantumkan indikasi tersebut dalam berkas kasasi sebagai bagian dari analisis hukum. Hal ini mengisyaratkan bahwa pihak kejaksaan juga mendorong agar MA memperhatikan aspek integritas peradilan dalam memutus perkara besar ini.
Penyitaan uang titipan senilai Rp1,3 triliun ini menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya fokus pada pidana, tetapi juga pemulihan kerugian negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi sorotan dalam setiap langkah yang diambil, menjawab tuntutan publik akan kejelasan penanganan kasus-kasus besar yang melibatkan korporasi nasional.
Kejaksaan berharap, melalui proses hukum yang berjalan di Mahkamah Agung, seluruh kerugian negara dari kasus ini dapat dipulihkan sepenuhnya, sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang berkeadilan. (Sumber: Official iNews Youtube Chanel).
Baca juga: Ribuan Sopir Truk Demo Tolak RUU Odol: Tuntut Keadilan dan Pemberantasan Pungli
Baca juga: Rumah Mewah di Kebon Jeruk Dibobol Maling Saat Ditinggal Liburan, Kerugian Capai Rp800 Juta
