kawanjarinews.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengunjungi salah satu pangkalan gas LPG 3 kg di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten pada tanggal 4 Februari 2025, guna meninjau langsung distribusi gas bersubsidi serta mendengar aspirasi masyarakat.
Dalam kunjungannya, Menteri Bahlil berdialog dengan warga dan pelaku usaha kecil yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg. Salah satu warga, Effendi, menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah terkait distribusi gas bersubsidi dirasakan semakin memberatkan masyarakat kecil.
“Kami butuh dapur kami tetap mengepul, usaha kami harus jalan, jangan sampai kami semakin kesulitan,” ujar Effendi.
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tengah menata ulang sistem distribusi gas LPG 3 kg agar subsidi lebih tepat sasaran. Menurutnya, saat ini ada banyak penyalahgunaan gas bersubsidi yang berakibat pada kelangkaan di masyarakat.
“Subsidi yang disediakan pemerintah mencapai Rp87 triliun per tahun. Kami ingin memastikan bahwa gas bersubsidi ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh pihak tertentu,” kata Bahlil.
Sebagai langkah konkret, pemerintah berencana mengubah pengecer menjadi sub-pangkalan yang akan diawasi langsung oleh Pertamina. Nantinya, sub-pangkalan ini akan difasilitasi dengan teknologi informasi guna memastikan distribusi berjalan dengan baik dan menghindari penyimpangan.
Kelangkaan gas LPG 3 kg tak hanya dirasakan oleh warga Tangerang, tetapi juga berdampak luas di berbagai daerah, termasuk Bandung, Jawa Barat. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sentra tahu Cibuntu mengaku mengalami kerugian akibat sulitnya mendapatkan gas bersubsidi.
“Sekarang banyak yang berhenti produksi sementara. Kami terpaksa beralih ke gas 12 kg atau bahkan menggunakan kayu bakar agar usaha tetap berjalan,” ungkap seorang perajin tahu di Bandung.
Di Grobogan, Jawa Tengah, para pedagang kecil juga merasakan dampaknya. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa menghentikan usaha karena tak lagi diizinkan menjual gas bersubsidi.
“Orang kecil kok tidak boleh jualan gas? Saya ambil dari pangkalan resmi, tapi sekarang dilarang. Terus saya harus kerja apa?” keluh seorang pedagang.
Hal serupa terjadi di Denpasar, Bali. Pelaku usaha jasa cuci pakaian juga kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg selama dua pekan terakhir. Menurut mereka, harga gas yang sebelumnya berkisar Rp21.000 hingga Rp22.000 per tabung kini melonjak menjadi Rp25.000 per tabung.
Sebagai respons atas permasalahan ini, pemerintah memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi gas bersubsidi agar masyarakat tetap mendapatkan akses dengan harga yang wajar. Menteri Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah praktik penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. (Sumber: KOMPAS TV Youtube Chanel).
Baca juga: Krisis Gas LPG 3 Kg, Warga Mengantre Berjam-jam untuk Dapatkan Tabung










