KawanJariNews.com – JAKARTA — Wacana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan sebagai kebijakan yang berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa usulan tersebut telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Namun, mekanisme pelaksanaan, jadwal penerapan, serta cakupan ASN yang akan terlibat masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Usulan Penyaluran Gaji Melalui Koperasi
Wacana penyaluran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih muncul sebagai bagian dari upaya memperluas peran koperasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Melalui skema tersebut, koperasi berpotensi dilibatkan dalam layanan keuangan bagi anggota maupun masyarakat yang memenuhi ketentuan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa usulan pembayaran gaji PNS melalui koperasi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Pengajuan tersebut masih membutuhkan pembahasan antarkementerian untuk menilai kelayakan, mekanisme, dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum dapat diterapkan.
Hingga Minggu, 18 Oktober 2026, belum terdapat kepastian mengenai tanggal pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena itu, rencana penyaluran gaji melalui Kopdes Merah Putih belum dapat dipahami sebagai keputusan yang mewajibkan seluruh PNS memindahkan penyaluran gajinya dari rekening bank ke koperasi.
Pemerintah Sebut Masih Sebatas Opsi
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa penyaluran gaji ASN melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masih menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa wacana ini belum menjadi kewajiban bagi seluruh ASN.
Pembahasan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan bentuk keterlibatan koperasi, persyaratan kelembagaan, kesiapan layanan, serta tata cara penyaluran dana. Aspek keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, ketepatan waktu pembayaran, dan kepastian hak pegawai juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan.
Selain itu, cakupan penerapan masih menjadi bahan pembicaraan. Belum terdapat keputusan final apakah skema tersebut akan menyasar PNS pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kelompok pegawai tertentu apabila nantinya disetujui.
DPR Soroti Dampak terhadap Bank Daerah
Wacana tersebut turut mendapat perhatian dari DPR. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar skema penyaluran gaji melalui Kopdes Merah Putih, apabila diterapkan, diprioritaskan bagi PNS pemerintah pusat.
Usulan tersebut berkaitan dengan pertimbangan mengenai perbedaan kondisi antara pegawai pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk hubungan penyaluran gaji dengan layanan perbankan yang selama ini digunakan pemerintah daerah.
Perubahan mekanisme pembayaran gaji juga berpotensi memengaruhi hubungan layanan keuangan antara pemerintah daerah, pegawai, dan bank pembangunan daerah. Oleh sebab itu, penerapan kebijakan perlu mempertimbangkan kesiapan sistem, perjanjian yang berlaku, serta dampaknya terhadap layanan keuangan yang telah berjalan.
Meski demikian, usulan mengenai prioritas bagi PNS pemerintah pusat merupakan pandangan yang disampaikan dalam pembahasan, bukan keputusan final pemerintah mengenai cakupan kebijakan.
Keamanan Data dan Kesiapan Koperasi Jadi Perhatian
Selain persoalan mekanisme pembayaran, keamanan data pribadi dan rekening ASN juga menjadi perhatian. Keterlibatan koperasi dalam penyaluran gaji memerlukan sistem administrasi dan pengelolaan transaksi yang mampu melindungi informasi pegawai serta mencegah penyalahgunaan data.
Koperasi yang nantinya dilibatkan juga perlu memiliki kesiapan operasional, tata kelola yang baik, pencatatan keuangan yang tertib, dan kemampuan menjalankan layanan pembayaran secara transparan. Kejelasan tanggung jawab apabila terjadi keterlambatan atau kesalahan transaksi juga perlu diatur sejak awal.
Di sisi lain, apabila skema tersebut dirancang dengan tata kelola yang memadai, keterlibatan koperasi berpotensi memperluas aktivitas ekonomi kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan. Namun, manfaat tersebut masih perlu dinilai melalui rancangan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan yang konkret.
Menunggu Keputusan Resmi Pemerintah
Sampai saat ini, usulan penyaluran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk dengan Kementerian Keuangan. Belum ada jadwal resmi pemberlakuan maupun ketentuan yang menetapkan seluruh ASN harus menerima gaji melalui koperasi.
Keputusan akhir mengenai kebijakan tersebut perlu memberikan kejelasan mengenai dasar hukum, pihak yang menjadi sasaran, mekanisme pembayaran, standar keamanan data, serta hubungan kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan terkait.
Dengan demikian, masyarakat dan ASN perlu membedakan antara usulan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan pemerintah. Informasi mengenai penerapan penyaluran gaji melalui Kopdes Merah Putih selanjutnya perlu mengikuti pengumuman dan ketentuan resmi yang berlaku.
