KawanJariNews.com – JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Perkara ini diduga berkaitan dengan penyalahgunaan mekanisme pengadaan dan pemanfaatan anggaran yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana.
Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri atas Gabriel Purwaka Sigit, Richard Erlangga, Bima Setiawan, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarian. Gabriel Purwaka Sigit merupakan pejabat di lingkungan BNPB yang menangani pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan, sedangkan Richard Erlangga dan Bima Setiawan disebut sebagai tenaga ahli Kepala BNPB. Adapun Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian berasal dari pihak swasta. Bima Setiawan juga diketahui merupakan adik Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.
Sebelum menetapkan para tersangka, KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tersebut, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian dan sejumlah pihak swasta. Namun, jumlah orang yang diamankan dalam OTT tidak sama dengan jumlah tersangka. Berdasarkan hasil gelar perkara yang disampaikan KPK pada 14 Oktober 2026, lima orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara Rustian tidak termasuk dalam daftar tersangka pada tahap tersebut.
Dugaan Penyimpangan Pengadaan dan Konflik Kepentingan
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai untuk kebencanaan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah dugaan pengondisian penunjukan pihak swasta serta pemanfaatan anggaran yang diduga menguntungkan pihak-pihak tertentu.
KPK juga mengungkapkan bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dan suap. Dalam penjelasan mengenai konstruksi perkara, KPK menyebut ketentuan tindak pidana korupsi terkait konflik kepentingan dalam pengadaan sebagai salah satu dasar penanganan perkara. Penyidik masih mendalami keterkaitan para pihak, proses pengadaan, serta aliran pemanfaatan anggaran yang menjadi objek penyidikan.
Menurut penjelasan Setyo, dugaan praktik tersebut diperkirakan telah berlangsung sejak sekitar 2022. Rentang waktu itu masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk menelusuri bagaimana proses pengadaan berlangsung, siapa saja pihak yang terlibat, dan apakah terdapat penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana.
KPK Amankan Uang dan Emas sebagai Barang Bukti
Dalam rangkaian OTT tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas. Uang tunai yang disebutkan dalam keterangan awal KPK mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Barang bukti tersebut menjadi bagian dari materi yang ditelusuri penyidik untuk mengetahui kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Keberadaan uang dan emas yang diamankan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh barang tersebut berasal dari tindak pidana. Keterkaitan barang bukti dengan dugaan korupsi harus dibuktikan melalui pemeriksaan, penelusuran transaksi, serta proses pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
KPK juga menyatakan bahwa perkara ini dapat berkembang apabila penyidik menemukan informasi baru, bukti tambahan, atau dugaan keterlibatan pihak lain. Karena itu, konstruksi perkara dan kemungkinan penerapan ketentuan hukum tambahan masih bergantung pada hasil penyidikan.
Dana Darurat Bencana dan Kepentingan Publik
Dana Siap Pakai merupakan anggaran yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung langkah kedaruratan ketika terjadi bencana dan diperlukan respons cepat, termasuk pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan penanganan keadaan darurat.
Karena diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak, pengelolaan DSP tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku, disertai pertanggungjawaban dan pengawasan yang memadai. Dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut menjadi perhatian karena anggaran kebencanaan berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah merespons keadaan darurat dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Meski demikian, dugaan dalam perkara ini tidak boleh diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh penggunaan Dana Siap Pakai BNPB bermasalah. Penyidikan perlu menguraikan secara terukur kegiatan pengadaan yang dipersoalkan, nilai anggaran yang terkait, mekanisme yang digunakan, serta peran masing-masing pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Status Penanganan Perkara
KPK telah meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan lima orang sebagai tersangka. Para tersangka selanjutnya menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka pada gelar perkara tersebut tidak dapat serta-merta dianggap melakukan tindak pidana.
KPK menegaskan bahwa penyidikan masih dapat berkembang berdasarkan temuan bukti dan informasi baru. Sementara itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan para tersangka dan saksi, analisis barang bukti, serta pendalaman terhadap proses pengadaan dan penggunaan Dana Siap Pakai yang menjadi objek perkara.
KawanJariNews.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara ini dengan mengedepankan verifikasi informasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah.
