banner 1080x250

Doc. Kiri: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyampaikan paparan Laporan Keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Kanan: Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bersama jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang membahas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, termasuk penjelasan mengenai tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga dan rencana penyelesaiannya melalui mekanisme anggaran Tahun 2026.

BGN Ungkap Tunggakan Rp1,6 Triliun kepada Pihak Ketiga, Pembayaran Ditargetkan Rampung pada 2026

Doc. Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Rapat membahas Laporan Keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan agenda dipimpin Komisi IX DPR RI dan dihadiri perwakilan BGN yang diwakili Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari.

Kepala BGN Absen dalam RDP Komisi IX DPR, Wakil Kepala Sampaikan Laporan Keuangan 2025

Doc. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyampaikan paparan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Jumat (17/7/2026). Dalam rapat tersebut, BGN memaparkan laporan keuangan lembaga, termasuk pembayaran uang muka pengadaan motor listrik senilai Rp243,9 miliar, kondisi aset dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian pembayaran melalui skema lintas tahun anggaran.

BGN Ungkap Pembayaran Uang Muka Pengadaan Motor Listrik Rp243,9 Miliar, DPR Soroti Tata Kelola Anggaran

Doc. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terkait perkembangan penyidikan perkara dugaan gratifikasi yang melibatkan Bupati nonaktif Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). KPK menyatakan proses penyidikan masih berlangsung dengan mendalami keterangan para saksi, dokumen, serta barang bukti yang telah dikumpulkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KPK Tak Proses Laporan Gratifikasi, Menhut Sebut Amplop Dikembalikan, Suhardiman Bantah Pernah Meninggalkannya

Doc. Bupati nonaktif Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Ambi, berjalan menuju kendaraan tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka proses penyelidikan terkait dugaan gratifikasi yang mencuat setelah pertemuannya dengan Menteri Kehutanan. Hingga saat ini, proses hukum masih berlangsung dan KPK belum menyampaikan kesimpulan akhir atas perkara tersebut.

Bupati Nonaktif Kuansing Bantah Tinggalkan Amplop Usai Bertemu Menteri Kehutanan, KPK Dalami Dugaan Gratifikasi

TGPF

Doc. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, saat menyampaikan pandangan dan penegasannya dalam rapat koordinasi lintas lembaga terkait penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. (Sumber: Parlemen TV).

Soroti Kasus Andrie Yunus, I Wayan Sudirta: Itu Anak Manusia, Bagaimana Kalau Anak Tentara yang Disiram?

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kriminalitas|2 April 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI

banner 400x130

Doc. Suasana jalannya rapat di ruang Komisi III DPR RI saat membahas perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andre Yunus bersama unsur kepolisian dan perwakilan masyarakat sipil. (Sumber: Parlemen TV).

Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Dibahas di DPR, Masyarakat Sipil Desak TGPF dan Perlindungan Maksimal untuk Andre Yunus

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Isu Sosial & Lingkungan, Kriminalitas|2 April 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.