banner 1080x250

Mengenal Desil dalam DTSEN: Apa Artinya dan Bagaimana Menentukan Kelompok Kesejahteraan?

Doc. Ilustrasi ini menunjukkan proses mandiri pengecekan status kesejahteraan keluarga atau 'desil' melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (cekbansos.kemensos.go.id). Seorang warga sedang mengakses sistem dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP untuk mengetahui peringkat kesejahteraan mereka dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pada layar laptop terlihat grafik "Skala Kesejahteraan Desil DTSEN" yang membagi keluarga ke dalam 10 kelompok, mulai dari Desil 1 (10% terbawah) hingga Desil 10 (10% tertinggi), yang menjadi acuan pemerintah dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

Cara Mengecek Status Desil di Cek Bansos Kemensos, Simak Langkah-Langkahnya

Doc. Infografis ini mengilustrasikan rencana Pemerintah untuk melakukan kajian teknis terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan kesejahteraan desil 9 dan desil 10. Gambar tersebut menunjukkan seorang petugas (kanan) yang tengah melakukan pendataan dan verifikasi, dengan simbol silang merah yang secara visual menekankan bahwa kelompok Desil 9–10 akan menjadi target pembatasan, sementara masyarakat di desil 1–8 (ditandai dengan simbol panah hijau) tetap dapat mengakses subsidi. Kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian oleh Kementerian ESDM dan Keuangan, dengan target implementasi bertahap mulai beberapa bulan mendatang. (ilstrasi:KawanJariNews.com).

Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10, Implementasi Ditargetkan Bertahap

Doc. Suasana saat pembukaan rapat pembahasan agenda legislasi DPR RI, yang diikuti pimpinan dan anggota DPR RI bersama pihak terkait. Rapat menjadi bagian dari tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Legislasi DPR 2025–2026: Partisipasi Publik Diperluas, Puluhan RUU Masuk Tahap Pembahasan

Doc. Restrukturisasi Besar-besaran BUMN: Infografis ini mengilustrasikan rencana strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melakukan perampingan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Gambar di atas menunjukkan target ambisius untuk mengurangi jumlah entitas BUMN yang ada, dari 1.074 perusahaan menjadi sekitar 200 perusahaan pada akhir tahun 2026. Proses ini akan dilakukan melalui skema konsolidasi, merger, dan likuidasi untuk mencapai efisiensi operasional, dengan fokus utama pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi di berbagai sektor seperti mineral, energi, dan pangan, seperti yang dipaparkan oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani. (Ilustrasi: KawanJariNews.com).

Danantara Bakal Pangkas 874 Entitas BUMN hingga Akhir 2026, Tersisa Sekitar 200 Perusahaan

RUU

Doc. Suasana saat pembukaan rapat pembahasan agenda legislasi DPR RI, yang diikuti pimpinan dan anggota DPR RI bersama pihak terkait. Rapat menjadi bagian dari tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Legislasi DPR 2025–2026: Partisipasi Publik Diperluas, Puluhan RUU Masuk Tahap Pembahasan

Nasional, Pemerintah dan Politik|15 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI sepanjang Tahun Sidang

banner 400x130

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.