banner 1080x250

Doc. lustrasi peluncuran akun TikTok resmi KawanJariNews.com pada 1 Juni 2026 sebagai bagian dari pengembangan platform informasi digital. KawanJariNews.com diterbitkan oleh PT Kawan Jari Grup yang memiliki legalitas badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum RI Nomor AHU-0017078.AH.01.02.TAHUN 2025. (Dok. KawanJariNews.com)

KawanJariNews.com Resmi Hadir di TikTok, Perluas Akses Informasi Digital kepada Masyarakat

Doc. Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., menyampaikan empat nilai dasar pendidikan yang menjadi bagian dari pembinaan karakter di lingkungan FERADI WPI, yaitu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dan profesi, menjunjung integritas dalam penanganan perkara, membangun kemandirian, serta membentuk keberanian melalui proses pendidikan dan pengalaman. (Dok. FERADI WPI)

FERADI WPI, Gerakan Baru Bantuan Hukum Berbasis Kolaborasi dan Cinta Indonesia

Doc. Kobaran api disertai kepulan asap tebal membumbung tinggi saat kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kamis malam (28/5/2026).

Kebakaran Hebat di Tambora Hanguskan Puluhan Rumah, Ratusan Warga Terdampak

Doc. Pengurus PC LDII Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang saat melakukan silaturahim dan pertemuan dengan Ketua MUI Kecamatan Ngaliyan, Kiai Anang Purnomo, ST., di Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Kamis (28/5/2026). Pertemuan membahas komunikasi dan koordinasi antarorganisasi kemasyarakatan dan keagamaan di wilayah Kecamatan Ngaliyan.

PC LDII Kecamatan Ngaliyan Jalin Silaturahim dengan MUI Kecamatan Ngaliyan

Doc. Ilustrasi pompa pengisian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian umum di tengah isu kelangkaan Pertalite dan meningkatnya penggunaan BBM nonsubsidi di sejumlah wilayah.

Kelangkaan Pertalite Jadi Sorotan, Masyarakat Mulai Kesulitan Akses BBM Bersubsidi

LawanPenyimpangan

Doc. Gambar ini hanya bersifat ilustrasi dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. Ilustrasi ini merepresentasikan prinsip bahwa perangkat desa wajib tunduk pada hukum dan warga memiliki hak serta kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya larangan-larangan dalam Pasal 51, penting bagi seluruh elemen desa untuk menjaga integritas, netralitas, dan akuntabilitas. Penyalahgunaan wewenang, keterlibatan dalam politik praktis, serta tindakan diskriminatif adalah pelanggaran serius yang harus dilawan. Melalui ilustrasi ini, masyarakat diajak untuk tidak diam melihat pelanggaran, melainkan melapor, mengawasi, dan terlibat aktif dalam proses pembangunan desa yang bersih dan adil demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh warga. (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Perangkat Desa Harus Tunduk pada Hukum, Warga Jangan Diam Bila Melihat Pelanggaran

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Editorial, Hukum, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|11 Mei 2025

EDITORIAL | KAWANJARINEWS.COM Oleh Redaksi kawanjarinews.com Jakarta, 11 Mei 2025 – Pemerintahan

banner 400x130

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.