banner 1080x250

Doc. Kuasa hukum dan tim advokasi FERADI WPI–Subur Jaya Law Firm saat membesuk M. Sholeh Abdullah R. yang masih menjalani perawatan di RSUD Salatiga, Selasa (22/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan kepada korban sekaligus memantau kondisi dan perkembangan penanganan perkara dugaan kekerasan yang terjadi di area parkir Toko Benang Raja, Salatiga.

Penanganan Dugaan Kekerasan di Benang Raja, Tim Advokasi Minta Polres Salatiga Segera Beri Kejelasan

Doc. Kuasa hukum dan tim advokasi FERADI WPI–Subur Jaya Law Firm membesuk M. Sholeh Abdullah R. yang masih menjalani perawatan di RSUD Salatiga, Selasa (22/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk pendampingan terhadap korban dalam proses penanganan perkara dugaan kekerasan di area parkir Toko Benang Raja, sekaligus untuk memantau kondisi dan memberikan dukungan selama proses pemulihan.

Kuasa Hukum Soroti Kondisi M. Sholeh, Tim Advokasi Apresiasi Pemeriksaan Polres Salatiga di RSUD

Doc. Kuasa hukum korban dari Subur Jaya Law Firm–FERADI WPI berada di kantor Polres Salatiga untuk melakukan koordinasi terkait perkembangan penanganan perkara dugaan kekerasan terhadap M. Sholeh Abdullah R. di area parkir Toko Benang Raja. Koordinasi dilakukan setelah agenda pemeriksaan korban di RSUD Salatiga dan menjadi bagian dari pendampingan hukum terhadap korban selama proses penanganan perkara berlangsung.

Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Benang Raja, Tim Advokasi Apresiasi Penyidik Polres Salatiga

Doc. Kompilasi Kartu Tanda Anggota (KTA) yang telah diterima oleh sejumlah peserta/lulusan program pendidikan dan pelatihan FERADI WPI. Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari gambaran perjalanan peserta setelah mengikuti proses pendidikan dan dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara. KTA diterbitkan sebagai identitas keanggotaan sesuai bidang dan organisasi masing-masing.

FERADI WPI Buka Pelatihan Sertifikasi Nonakademik: Dorong Anggota Memiliki Kompetensi Dan Peluang Kerja Mandiri

Doc. Tim LBH FERADI saat menyampaikan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada Bareskrim Polri, Jakarta, terkait dugaan ancaman kekerasan dan tindakan yang mengganggu pelaksanaan ibadah di GKPI Mauk, Sepatan, Kabupaten Tangerang. Pengaduan tersebut disampaikan untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan dan penelusuran secara menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa yang terjadi pada 20 September 2026.

LBH FERADI Ajukan Dumas ke Bareskrim Terkait Dugaan Ancaman dan Kekerasan Saat Ibadah GKPI Tangerang

KemendesPDTT

Doc. Ilustrasi konsep tata kelola keuangan dan regulasi publik dengan elemen visual kebijakan pemerintah, menggambarkan upaya penguatan pengawasan serta pengetatan mekanisme penyaluran Dana Desa sebagaimana diatur dalam PMK 81/2025. (Ilustrasi: NR).

Pemerintah Perketat Tata Kelola Dana Desa Melalui PMK 81/2025

Dana Desa & Anggaran, Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|7 Desember 2025

KawanJariNews.com – Jakarta – Pemerintah Indonesia memperketat tata kelola Dana Desa melalui

banner 400x130

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.