banner 1080x250

KawanJariNews.com Layani Publikasi Pengumuman Hukum dan Pengumuman Resmi Melalui Media Cetak Koran

Doc. Petugas Kepolisian dari Polresta Banjarmasin memberikan keterangan kepada awak media dalam konferensi pers terkait pengungkapan kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan seorang pria berinisial AA (19) meninggal dunia. Dalam kesempatan tersebut, penyidik memaparkan perkembangan penanganan perkara, termasuk penetapan seorang tersangka yang kini menjalani proses hukum.

Pria Meninggal Diduga Dianiaya di Banjarmasin, Polisi Tetapkan Satu Tersangka

Doc. Petugas gabungan dari Satpol PP bersama unsur terkait melakukan penertiban bangunan permanen dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu. Penertiban dilakukan terhadap bangunan yang menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiri di atas lahan aset pemerintah daerah dan sebagian berada pada hak pengelolaan PT Jasa Marga.

Pemprov DKI Tertibkan Bangunan dan Lapak PKL di Jalan Kerja Bakti Makasar

Doc. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan paparan mengenai kondisi fiskal, termasuk perkembangan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dalam rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Paparan tersebut menjadi bagian dari pembahasan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. (Sumber Foto: DPR RI)

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun pada Mei 2026, BI Catat Pertumbuhan 2,1 Persen

Doc. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta terkait proses usulan calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Prasetyo menyatakan surat usulan dari Jaksa Agung telah diterima dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum keputusan Presiden ditetapkan.

Jaksa Agung Usulkan Kuntadi sebagai Calon Jampidsus, Menunggu Keputusan Presiden

GerakanLingkungan

Doc. Menteri Sekretaris Negara (MENSESNEG) Prasetyo Hadi (tengah) menyampaikan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin usaha pertambangan milik empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2025), didampingi sejumlah menteri dan pejabat terkait. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Catatan: Gambar ini bersifat ilustratif dan tidak selalu mencerminkan lokasi atau kejadian secara faktual. (Doc. NR | kawanjarinews.com).

Pemerintah Cabut Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, Mensesneg: Arahan Langsung Presiden Prabowo

Pemerintah dan Politik, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & Lingkungan, Pariwisata Berkelanjutan|14 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Pemerintah secara resmi mencabut izin usaha pertambangan milik

banner 400x130

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.