kawanjarinews.com – Surabaya, 20 Agustus 2025 – Anggaran pendidikan Indonesia pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun atau sekitar 20 persen dari APBN, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dari jumlah tersebut, sekitar 44,2 persen atau Rp335 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan ini menuai sorotan dari sejumlah pihak karena dianggap dapat memengaruhi fokus pengelolaan anggaran pendidikan. Meski anggaran pendidikan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp724,7 triliun, sebagian kalangan menilai alokasi besar untuk MBG berpotensi mengurangi ruang untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP., Konsultan Pajak Senior sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, menilai kebijakan ini perlu dievaluasi.
Menurutnya, hal ini mencerminkan kurangnya visi jangka panjang dalam merencanakan kebijakan pendidikan nasional. “Pendidikan harus menjadi prioritas negara, bukan hanya soal program-program sesaat. Fokus utama harus pada perbaikan kualitas guru, kurikulum, dan infrastruktur pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan generasi yang kompetitif dan inovatif,” ujar Yulianto.
Lebih lanjut, Yulianto menilai bahwa alokasi anggaran yang berlebihan untuk MBG berisiko menghambat upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang menjadi tanggung jawab negara. “Kita perlu memastikan bahwa anak-anak Indonesia dapat mengakses pendidikan yang berkualitas, tanpa terhalang oleh masalah gizi atau kurangnya fasilitas. Anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk memperbaiki kurikulum, meningkatkan pelatihan guru, dan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah tertinggal,” tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah menjelaskan bahwa program MBG memiliki tujuan strategis, yakni meningkatkan gizi, mencegah stunting, serta memastikan anak-anak siap belajar di sekolah dengan kondisi fisik yang lebih sehat.
Meski demikian, perdebatan publik terkait porsi anggaran antara peningkatan kualitas pendidikan dan program MBG masih terus berlangsung. Yulianto berpendapat, meskipun tujuan MBG patut diapresiasi, kebijakan anggaran tetap harus menempatkan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama. “Tentu, program-program sosial seperti MBG sangat penting, tetapi kita tidak bisa mengabaikan kualitas pendidikan yang menjadi dasar kemajuan bangsa. Pemerintah perlu memiliki kebijakan yang lebih holistik, yang tidak hanya memperbaiki aspek kesehatan dan gizi, tetapi juga kualitas pendidikan yang akan membentuk masa depan Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Yulianto, meskipun anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 mengalami peningkatan, alokasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan mendesak dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan jangka pendek dengan visi pembangunan pendidikan jangka panjang.
Dengan langkah yang tepat, pendidikan Indonesia dapat tetap menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inovatif, dan berdaya saing.
Baca juga: Penurunan Stunting Melalui Dana Desa: Langkah Konkret untuk Masa Depan Anak Sehat
