banner 1080x250

Doc. Para peserta aksi dari kalangan mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasi dalam demonstrasi di Jakarta, Jumat (12/6/2026). Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait evaluasi kebijakan ekonomi, pengelolaan anggaran negara, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta program-program pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian dan kajian lebih lanjut.

Mahasiswa Gelar Aksi di Jakarta, Sampaikan Tuntutan Evaluasi Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Doc. Suasana pelaksanaan Bakti Sosial Pengobatan Tradisional yang digelar DPC FERADI WPI Kota Bogor bekerja sama dengan Komunitas Topung Bogor Raya dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 di Padepokan Pada Kami, Kabupaten Bogor, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan ini memberikan layanan terapi totok punggung gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga.

FERADI WPI Kota Bogor Gelar Baksos Pengobatan Tradisional dalam Rangka HJB ke-544

Doc. Terapis dari Komunitas Topung (Totok Punggung) Bogor Raya memberikan layanan terapi totok punggung kepada warga dalam kegiatan Bakti Sosial Pengobatan Tradisional yang digelar DPC FERADI WPI Kota Bogor di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan alternatif kepada masyarakat melalui metode stimulasi titik saraf pada area punggung.

DPC FERADI WPI Kota Bogor Gandeng Komunitas Topung Gelar Baksos Pengobatan Tradisional

Doc. Ketua DPC dan PBH FERADI WPI Kota Semarang, Sukindar, SH., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., bersama Ketua Umum FERADI WPI, Advokat Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., saat memberikan pendampingan dan konsultasi hukum kepada Ning Yetty dan keluarganya terkait rencana upaya hukum gugatan pembatalan lelang rumah di Kota Semarang, Jumat (12/6/2026).

FERADI WPI DPC Kota Semarang Siapkan Gugatan Pembatalan Lelang Rumah yang Menjadi Objek Sengketa

Sukindar, Ketua DPC dan PBH FERADI WPI Kota Semarang, menerima Ning Yetty saat konsultasi dan penyampaian pengaduan terkait sengketa rumah yang menjadi objek lelang di Kantor Hukum FERADI WPI DPC Kota Semarang, Jumat (12/6/2026). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses pendampingan hukum dan pengumpulan keterangan awal sebelum upaya hukum lebih lanjut ditempuh.

FERADI WPI DPC Kota Semarang Dampingi Ning Yetty Upayakan Gugatan Pembatalan Lelang Rumah

Nasional

Doc. lustrasi pemberitaan terkait kebijakan pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari kiri ke kanan: Prof. Siti Zuhro (ahli politik), Hasto Kristiyanto (tokoh partai), Thomas Lembong (ekonom), dan Yusril Ihza Mahendra (pakar hukum tata negara). Gambar ini digunakan semata-mata sebagai ilustrasi dan tidak menggambarkan secara langsung keterlibatan atau posisi resmi masing-masing tokoh dalam kebijakan tersebut. (Ilustrasi: NR – kawanjarinews.com).

Pemberian Abolisi dan Amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto Tuai Apresiasi dan Perdebatan

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kasus Pengadilan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|2 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 2 Agustus 2025 — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,

banner 400x130

Doc. Praktisi hukum dan perpajakan, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait pencabutan pemblokiran lebih dari 28 juta rekening oleh PPATK. Ia menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh atas kebijakan tersebut untuk menjamin keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. (Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

28 Juta Rekening Dibuka Kembali, PPATK Ditekan untuk Evaluasi

Nasional, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Digital|2 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 02 Agustus 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Doc. Gambar ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan perbedaan antara abolisi dan amnesti. Timbangan menunjukkan keseimbangan keadilan, sementara buku-buku melambangkan hukum dan pertimbangan. Gambar ini tidak merepresentasikan kasus atau individu tertentu. Judul berita, "Abolisi vs Amnesti: Apa Bedanya dan Mengapa Presiden Perlu Pertimbangan DPR?", menunjukkan topik yang dibahas. (NR – kawanjarinews.com).

Abolisi vs Amnesti: Apa Bedanya dan Mengapa Presiden Perlu Pertimbangan DPR?

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pendidikan, Peraturan Perundang-Undangan|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah resmi mengeluarkan

Doc. konferensi pers yang mengumumkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia terhadap abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti bagi 1116 narapidana, termasuk Hasto Kristianto. (NR – kawanjarinews.com).

DPR Setujui Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti bagi 1116 Narapidana, Termasuk Hasto Kristianto

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kasus Pengadilan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama

Trending #2 Rekening Diblokir PPATK: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Tabungan Warga?

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara resmi

Doc. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus peredaran beras tidak sesuai standar mutu SNI, di Mabes Polri, Jakarta. Konferensi ini turut menghadirkan perwakilan dari Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, serta lembaga terkait lainnya. (NR – kawanjarinews.com).

Konferensi Pers Kasus Beras Tidak Sesuai Standar Mutu Oleh Bareskrim Polri

Hukum, Sosial & Lingkungan, Harga Pangan & Distribusi, Hukum, Kebijakan & Program Pangan, Ketahanan Pangan, Kriminalitas, Nasional|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 1 Agustus 2025 – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui

Doc. Ilustrasi gedung perbankan dengan label “DI BLOKIR” menyoroti kebijakan pemblokiran lebih dari 28.000 rekening dorman oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Gambar ini merepresentasikan keresahan nasabah akibat proses reaktivasi rekening yang lambat dan kurang transparan, meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan rekening oleh pelaku kejahatan keuangan. Gambar ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak menggambarkan situasi atau kondisi lembaga, lokasi, maupun pihak tertentu secara spesifik. (NR – kawanjarinews.com).

Ribuan Rekening Dorman Diblokir PPATK, Nasabah Keluhkan Prosedur Reaktivasi yang Lambat dan Tidak Transparan

Isu Sosial & HAM, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 1 Agustus 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, konsultan pajak, memberikan pandangan terhadap reformulasi kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas batangan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 51 Tahun 2025. (Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Reformulasi Kebijakan PPh Pasal 22 terhadap Transaksi Emas Batangan berdasarkan PMK 51/2025

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik, Perkebunan & Peternakan|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 1 Agustus 2025 – Pemerintah resmi memperluas cakupan pemungutan

Doc. Tangkapan layar, menampilkan Natsir Kongah (Koordinator Kelompok Humas PPATK), Trubus Rahardiansyah (Pengamat Kebijakan Publik), dan Rudianto (Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem) saat membahas kebijakan pembekuan rekening dorman atau “nganggur”. (Sumber: Kompas TV Youtube Chanel).

DPR, PPATK, dan Pengamat Tanggapi Pembekuan Rekening “Nganggur” : Perlu Perlindungan, Tapi Jangan Timbulkan Kepanikan

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|31 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Kebijakan pembekuan rekening dorman atau rekening “nganggur” yang

Doc. Dharmawan, S.E., S.H., M.H., BKP., CCL, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Profesi Pengacara Praktisi Pajak Indonesia (P5I), saat menjadi narasumber dalam forum perpajakan yang membahas kepastian hukum tarif PPh Final untuk UMKM. (Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Ketidakpastian Hukum PPh Final UMKM

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|31 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 31 Juli 2025 — Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil,

Sebelumnya
1
…
24
25
26
27
28
…
48
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.