banner 1080x250

Doc. Para peserta aksi dari kalangan mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasi dalam demonstrasi di Jakarta, Jumat (12/6/2026). Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait evaluasi kebijakan ekonomi, pengelolaan anggaran negara, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta program-program pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian dan kajian lebih lanjut.

Mahasiswa Gelar Aksi di Jakarta, Sampaikan Tuntutan Evaluasi Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Doc. Suasana pelaksanaan Bakti Sosial Pengobatan Tradisional yang digelar DPC FERADI WPI Kota Bogor bekerja sama dengan Komunitas Topung Bogor Raya dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 di Padepokan Pada Kami, Kabupaten Bogor, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan ini memberikan layanan terapi totok punggung gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga.

FERADI WPI Kota Bogor Gelar Baksos Pengobatan Tradisional dalam Rangka HJB ke-544

Doc. Terapis dari Komunitas Topung (Totok Punggung) Bogor Raya memberikan layanan terapi totok punggung kepada warga dalam kegiatan Bakti Sosial Pengobatan Tradisional yang digelar DPC FERADI WPI Kota Bogor di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan alternatif kepada masyarakat melalui metode stimulasi titik saraf pada area punggung.

DPC FERADI WPI Kota Bogor Gandeng Komunitas Topung Gelar Baksos Pengobatan Tradisional

Doc. Ketua DPC dan PBH FERADI WPI Kota Semarang, Sukindar, SH., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., bersama Ketua Umum FERADI WPI, Advokat Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., saat memberikan pendampingan dan konsultasi hukum kepada Ning Yetty dan keluarganya terkait rencana upaya hukum gugatan pembatalan lelang rumah di Kota Semarang, Jumat (12/6/2026).

FERADI WPI DPC Kota Semarang Siapkan Gugatan Pembatalan Lelang Rumah yang Menjadi Objek Sengketa

Sukindar, Ketua DPC dan PBH FERADI WPI Kota Semarang, menerima Ning Yetty saat konsultasi dan penyampaian pengaduan terkait sengketa rumah yang menjadi objek lelang di Kantor Hukum FERADI WPI DPC Kota Semarang, Jumat (12/6/2026). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses pendampingan hukum dan pengumpulan keterangan awal sebelum upaya hukum lebih lanjut ditempuh.

FERADI WPI DPC Kota Semarang Dampingi Ning Yetty Upayakan Gugatan Pembatalan Lelang Rumah

Ekonomi dan Bisnis

Doc: Masa buruh sedang melakukan aksi demonstrasi. Mereka tampak berbaris dan menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI. Foto ini menggambarkan suasana aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh

Aksi Buruh di Depan DPR RI: Enam Tuntutan Disuarakan, Pegawai Bekerja dari Rumah

Nasional, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Pemerintah dan Politik|28 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Agustus 2025 – Aksi demonstrasi buruh kembali digelar

banner 400x130

Doc. Gambar ilustrasi visual menggambarkan isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ilustrasi tangan yang menyoroti kata "Tax" dan foto Zulfikar Ars Sadikin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Isu kenaikan pajak sedang menjadi perhatian dan dibahas oleh berbagai pihak. (NR – kawanjarinews.com).

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Jadi Sorotan: DPR dan Akademisi Bedah Dampak Fiskal dan Ekonomi

Nasional, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|17 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Fenomena kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh

Doc. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyamakan kewajiban membayar pajak dengan zakat dan wakaf menuai kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan, meski Menkeu menegaskan maksudnya adalah menekankan prinsip keadilan sosial bahwa dalam setiap rezeki terdapat hak orang lain. (NR – kawanjarinews.com).

Kontroversi Pernyataan Menkeu Sri Mulyani: Pajak Disamakan dengan Zakat dan Wakaf

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & Lingkungan|17 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuai kontroversi

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, konsultan pajak, menyampaikan pentingnya prinsip keadilan dalam pemungutan pajak agar tidak memberatkan wajib pajak yang telah membayar tepat waktu. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Penerimaan Pajak Hingga Agustus 2025 Masih Jauh dari Target, DJP Dihadapkan pada Tantangan Besar

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|15 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 15 Agustus 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian

Doc. Massa pendemo memasuki ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pati, 14 Agustus 2025. (Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

IWPI: “Pemotongan Dana Pusat Tanpa Strategi Mitigasi Berkeadilan Berpotensi Picu Ketegangan Sosial” – Pati Jadi Contoh Nyata

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Isu Sosial & Lingkungan, Peraturan Perundang-Undangan|14 Agustus 202514 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Pati, Jawa Tengah, 14 Agustus 2025 – Gelombang protes besar

Doc. Kuasa Hukum PT Sinar Surya Maju Sentosa, Suwanto S.H., M.H. (kanan), bersama tim dari Suwan Justice & Partner Law Firm – FERADI WPI, saat menghadiri pertemuan terkait perkara dugaan penggelapan dan penipuan piutang BBM senilai hampir Rp1 miliar, Jakarta, 2025. (Foto: Nabila – kontributor kawanjarinews.com).

Melalui Kuasa Hukum Suwanto SH MH Dari Suwan Justice & Partner Law Firm – FERADI WPI, PT SSMS Laporkan PT LBN ke Polisi Terkait Piutang BBM Miliaran

Advokasi, Ekonomi dan Bisnis, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Organisasi Hukum & Advokat, Peraturan Perundang-Undangan|12 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Dugaan penggelapan dan penipuan senilai hampir Rp1 miliar

Doc. Sejumlah kios di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, tampak tutup pada Senin (11/8/2025) akibat isu beras oplosan yang memicu kekhawatiran pedagang. (NR – kawanjarinews.com).

80 Persen Toko di Pasar Induk Beras Cipinang Tutup Imbas Isu Beras Oplosan

Harga Pangan & Distribusi, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & Lingkungan, Ketahanan Pangan|12 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 12 Agustus 2025 – Aktivitas perdagangan di Pasar Induk

Doc. Pengacara Dr. Hotman Paris Hutapea (kiri) dan Konsultan Pajak Yulianto Kiswocahyono (kanan) memberikan pandangan berbeda terkait wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap pekerja seks komersial. Hotman menilai pajak berlaku untuk semua penghasilan tanpa memandang moralitas, sementara Yulianto menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek moral dan pemberdayaan sosial. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Isu Pajak PSK: Pandangan Hotman dan Yulianto, DJP Tegaskan Tak Ada Kebijakan Khusus

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Isu Sosial & Lingkungan, Kesehatan, Pemerintah dan Politik|12 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 12 Agustus 2025 – Isu mengenai pengenaan pajak penghasilan

Doc. Gambar ilustrasi menunjukkan transaksi pembayaran menggunakan e-wallet melalui scan kode QR pada mesin EDC. Terlihat sebuah smartphone menampilkan aplikasi e-wallet dengan kode QR dan pilihan pembayaran. Ilustrasi ini merepresentasikan penggunaan teknologi pembayaran digital yang marak saat ini. (NR – kawanjarinews.com).

PPATK Siap Blokir E-Wallet Terlibat Judi Online, Masyarakat Minta Kebijakan Tepat Sasaran

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital, Teknologi & Inovasi|11 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),

Doc. PPATK mengungkap temuan ribuan pegawai BUMN, dokter, dan eksekutif yang terdaftar sebagai penerima bansos. Data menunjukkan ketidaksesuaian antara status penerima dengan penghasilan dan saldo rekening mereka. PPATK telah menyerahkan temuan ini kepada Kemensos untuk verifikasi lebih lanjut. Ketidaktepatan sasaran bansos ini menyoroti perlunya evaluasi sistem verifikasi data dan penerapan sistem identifikasi tunggal untuk memastikan bantuan tepat sasaran. (NR – kawanjarinews.com).

PPATK Temukan Ribuan Pegawai BUMN, Dokter, dan Eksekutif Masuk Daftar Penerima Bansos

Nasional, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kebijakan & Program Pangan, Pemerintah dan Politik|11 Agustus 202511 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan

Sebelumnya
1
…
9
10
11
12
13
…
26
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.