KawanJariNews.com – Jakarta, 22 September 2025 – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan langkah besar dengan merombak arah kebijakan fiskal dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebagaimana diinginkan Presiden Prabowo Subianto.
Perubahan postur APBN 2026 meliputi peningkatan pendapatan negara, belanja negara, serta transfer ke daerah. Defisit APBN diproyeksikan naik dari 2,48% Produk Domestik Bruto (PDB) pada era Sri Mulyani menjadi 2,68%. Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa defisit ini masih dalam batas aman, di bawah ambang 3% sesuai aturan.
Selain pemerintah dan Kementerian Keuangan, pembahasan perubahan APBN ini juga mendapat persetujuan awal dari Badan Anggaran DPR RI. Selanjutnya, rencana tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. Dari kalangan analis, Bhima Yudistira, Direktur Eksekutif Celios, memberikan catatan kritis agar pemerintah berhati-hati menjaga kualitas belanja negara.
Presiden Prabowo menargetkan defisit APBN ditekan hingga nol persen pada 2027 atau 2028. Untuk itu, strategi efisiensi belanja negara, pemangkasan pengeluaran tidak produktif, serta pengelolaan ketat anggaran menjadi prioritas. Pemerintah juga ingin menjaga keseimbangan antara belanja ekspansif demi pertumbuhan dan menjaga stabilitas fiskal.
Rancangan APBN 2026 sedang digodok dan akan dibawa ke tahap pembahasan final dalam waktu dekat. Jika disahkan DPR, kebijakan ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2026, dengan target pertumbuhan ekonomi di atas 5%.
Dampak kebijakan akan dirasakan di seluruh Indonesia, baik pada level pusat maupun daerah. Transfer ke daerah meningkat dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun, meskipun angka ini masih dinilai lebih rendah dibandingkan era sebelumnya. Pemerintah mendorong daerah untuk mengoptimalkan sumber ekonomi lokal, seperti ekonomi kreatif, pertanian berkelanjutan, dan ekowisata.
Purbaya menyiapkan sejumlah langkah konkret, di antaranya:
- Penarikan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk dipindahkan ke ke Himbara,
- Penyesuaian tarif cukai rokok,
- Penolakan terhadap amnesti pajak berulang,
- Patroli ke kementerian untuk memastikan disiplin anggaran.
Selain itu, dana likuiditas juga diarahkan agar bisa dimanfaatkan koperasi desa, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, dengan syarat seleksi ketat agar tidak menimbulkan risiko kredit macet.
Program unggulan lain seperti makan bergizi gratis (MBG) menjadi sorotan. Hingga kini, serapan anggarannya masih rendah di bawah 20%. Bhima menyarankan agar sebagian dana dialihkan ke program padat karya, bantuan tunai langsung, atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Analisis dan prospek ke depan
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudistira menegaskan, pelebaran defisit menjadi 2,68% masih aman. Yang terpenting, kata dia, adalah keberhasilan pemerintah meningkatkan output ekonomi: pertumbuhan di atas 5%, peningkatan pekerja formal, kenaikan upah, serta pengurangan ketimpangan dan kemiskinan.
Untuk mengelola beban utang, ia mendorong adanya inovasi seperti renegosiasi dengan kreditur, program debt swap, dan reformasi perpajakan. Dengan langkah tersebut, pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Komite Reformasi Polri, Mahfud MD Masuk Daftar Tokoh yang Diundang
Baca juga: Perbandingan Dana Desa 2024 dan 2025: Fokus Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan
