KawanJariNews.com – JAKARTA – Proses eksekusi pengosongan rumah dinas milik Detasemen Zeni Pembangunan (Denzihandak) TNI Angkatan Darat di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, berlangsung pada Selasa (9/6/2026). Pelaksanaan pengosongan yang melibatkan ratusan personel TNI tersebut mendapat penolakan dari sejumlah penghuni yang telah menempati rumah dinas tersebut selama puluhan tahun.
Eksekusi dilakukan terhadap rumah dinas yang berada di bawah pengelolaan TNI Angkatan Darat. Sejak pagi hari, personel TNI telah disiagakan di lokasi untuk mengamankan jalannya proses pengosongan dan memastikan kegiatan berlangsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
Sejumlah warga yang masih menempati rumah dinas terlihat bertahan di kediaman masing-masing saat petugas mulai melakukan pengosongan. Beberapa penghuni tampak menangis dan menunjukkan reaksi emosional ketika proses pengeluaran barang-barang rumah tangga dimulai. Di sisi lain, sebagian warga memilih mengemas dan memindahkan barang-barang mereka dengan pendampingan petugas yang berada di lokasi.
Menurut keterangan warga, sebagian besar penghuni telah menempati kawasan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah warga keberatan terhadap pelaksanaan pengosongan dan memilih menempuh jalur hukum.
Warga yang menolak eksekusi menyatakan telah menunjuk kuasa hukum untuk memperjuangkan hak mereka melalui proses peradilan. Gugatan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mencakup sekitar 60 unit rumah yang masih dihuni saat pelaksanaan eksekusi berlangsung.
Pihak warga menyebut sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni 2026. Melalui gugatan tersebut, mereka meminta pengadilan memeriksa legalitas serta prosedur pelaksanaan pengosongan yang dilakukan terhadap rumah-rumah yang selama ini mereka tempati.
Sementara itu, pihak TNI menyatakan bahwa langkah pengosongan bukan merupakan kebijakan yang dilakukan secara mendadak. Menurut keterangan yang disampaikan, proses sosialisasi telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun sebelum pelaksanaan eksekusi.
Dalam proses tersebut, TNI mengaku telah memberikan sejumlah surat peringatan kepada para penghuni. Surat peringatan pertama diterbitkan pada 16 Oktober 2024, kemudian surat peringatan kedua pada 17 Desember 2024, dan surat peringatan ketiga sebagai pemberitahuan terakhir diberikan sebelum pelaksanaan pengosongan.
Berdasarkan data yang disampaikan pihak TNI, kawasan rumah dinas tersebut sebelumnya dihuni oleh 152 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 kepala keluarga disebut telah mengosongkan rumah secara sukarela sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan.
Pihak TNI menjelaskan bahwa pengosongan dilakukan dalam rangka penataan aset negara yang berada di bawah pengelolaan institusi militer. Lahan yang saat ini ditempati rumah dinas tersebut direncanakan untuk pembangunan rumah susun yang akan diperuntukkan bagi prajurit aktif TNI Angkatan Darat.
Menurut penjelasan pihak TNI, pembangunan rumah susun tersebut bertujuan meningkatkan ketersediaan hunian bagi prajurit yang hingga kini masih membutuhkan fasilitas tempat tinggal dinas. Program tersebut juga disebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan personel dan dukungan terhadap kebutuhan organisasi.
Peristiwa pengosongan rumah dinas di Lenteng Agung menjadi perhatian publik karena melibatkan dua kepentingan yang berbeda, yakni penataan aset negara oleh institusi pemerintah dan kebutuhan tempat tinggal warga yang telah lama menghuni kawasan tersebut.
Di satu sisi, pemerintah dan institusi negara memiliki kewenangan untuk mengelola aset yang berada di bawah penguasaannya sesuai kebutuhan organisasi. Namun di sisi lain, proses pengosongan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sering kali menimbulkan persoalan sosial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dan sesuai ketentuan hukum.
Proses gugatan yang diajukan warga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi bagian dari mekanisme hukum yang tersedia untuk menguji dan menyelesaikan perbedaan pandangan antara para pihak. Hasil persidangan nantinya akan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan langkah lanjutan terkait sengketa tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, proses pengosongan rumah dinas di kawasan Lenteng Agung masih berlangsung, sementara gugatan yang diajukan warga masih menunggu agenda persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik pihak warga maupun TNI menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Perkembangan lebih lanjut terkait perkara ini akan bergantung pada hasil persidangan dan kebijakan yang diambil oleh para pihak terkait.
