banner 1080x250

Doc. Jajaran pengurus PBH FERADI WPI Bogor Area 3 berfoto bersama seusai rapat kerja di Cisarua, Kabupaten Bogor, 18 Oktober 2025. (Foto: FERADI WPI Official).

PBH FERADI WPI Bogor Area 3 Gelar Rapat Kerja Bahas Penguatan Advokasi dan Perlindungan Hukum

Doc. Pengacara senior Advokat Donny Andretti bersama tim FERADI WPI – Subur Jaya Lawfirm berfoto di depan kantor Bursa Mobil TAV Semarang usai acara pembukaan, sambil menunjukkan surat undangan resmi kegiatan. (FERADI WPI Official).

FERADI WPI – Subur Jaya Lawfirm Hadiri Grand Opening Bursa Mobil TAV di Semarang

Doc. Ketua DPC Kota Semarang FERADI WPI, Sukindar, C.S.H., C.PFW., C.MDF., bersama tim hukum dan perwakilan korban Tasriah dan Mulyani, berada di depan Kantor Polda Jawa Tengah usai menyerahkan surat tanda terima laporan resmi kepada penyidik Ditreskrimum Polda Jateng, Jumat (17/10/2025). Pelaporan dilakukan terkait dugaan perampasan satu unit kendaraan oleh oknum debt collector yang mengaku sebagai utusan Mandiri Tunas Finance Cabang Semarang. (Foto: Ilma | Kontributor – KawanJariNews.com).

FERADI WPI Kota Semarang Laporkan Oknum Debt Collector dan Mandiri Tunas Finance ke Polda Jateng atas Dugaan Perampasan Kendaraan

Doc. Penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga dalam kegiatan sosial yang berlangsung pada Jumat (17/10/2025). Kegiatan ini bertujuan mempererat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. (Benny Rusli).

Koramil 0511/Pusakanagara dan Persit Gelar Jumat Berkah, Berbagi untuk Warga dan Lansia

Doc. Anggota Koramil 0510/Binong bersama perangkat Desa Tambakdahan dan warga bergotong royong menyiapkan lahan pembangunan Koperasi Merah Putih di Desa Tambakdahan, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, Jumat (17/10/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi TNI dan masyarakat dalam mendukung pemberdayaan ekonomi desa. (Benny Rusli).

Koramil 0510/Binong dan Warga Tambakdahan Gotong Royong Siapkan Lahan Pembangunan Koperasi Merah Putih

WajibPajak

Doc. Ilustrasi mengenai kebijakan pemblokiran rekening wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Isu ini menuai sorotan publik terkait kepastian hukum serta dampaknya bagi dunia usaha. Dalam pandangan Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, kebijakan pemblokiran sebaiknya dilakukan setelah adanya putusan tetap dari pengadilan pajak, demi menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum. (Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

Pemblokiran Rekening Wajib Pajak: Langkah Kritis atau Hambatan Ekonomi?

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|1 Oktober 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 01 Oktober 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah

banner 400x130

Doc. Seorang warga Pekalongan yang berprofesi sebagai tukang jahit duduk di rumahnya usai menerima kunjungan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan untuk verifikasi data terkait SP2DK senilai Rp 2,9 miliar. DJP menegaskan kedatangan petugas bukan untuk menagih, melainkan memeriksa dugaan penyalahgunaan identitas. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

DJP Klarifikasi SP2DK Rp2,9 Miliar untuk Tukang Jahit Pekalongan

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Isu Sosial & HAM|11 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Pekalongan, 11 Agustus 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, di depan ruang sidang Pengadilan Pajak Surabaya pada tanggal. Dalam beberapa tahun terakhir, ia aktif menangani perkara sengketa pajak dan turut menyerukan evaluasi terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurutnya, peningkatan jumlah gugatan pajak menunjukkan perlunya reformasi struktural dalam sistem penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Fenomena Gugatan di Pengadilan Pajak Meningkat, Konsultan Minta Evaluasi Kinerja DJP

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|4 Juli 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 4 Juli 2025 — Peningkatan jumlah perkara sengketa perpajakan

Doc. Tangkapan layar aplikasi CoreTax yang menampilkan pesan error "Web Server Is Down". Tangkapan layar ini menampilkan pesan kesalahan pada sistem CoreTax Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang menjadi salah satu poin kritik dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) terkait proses migrasi sistem administrasi perpajakan. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Transisi CoreTax Tuai Kritik, IWPI Minta DJP Prioritaskan Kepercayaan Publik

Teknologi & Inovasi, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|28 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Juni 2025 — Proses migrasi sistem administrasi perpajakan

Doc. Sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tampak menghadiri konferensi pers “Pekan Sita Serentak” di Bekasi, 16 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan upaya penyitaan aset terhadap penunggak pajak senilai Rp16,69 miliar yang digelar oleh DJP Jawa Barat I, II, dan III. (Sumber Foto: Bandung.bisnis.com).

DJP Tingkatkan Penagihan Pajak Lewat Penyitaan Aset, Pengamat Kritik Langkah Represif

Ekonomi dan Bisnis, Uncategorized|23 Juni 2025

kawanjarinews.com – Bandung, 23 Juni 2025 — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar

Doc. Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, saat menyampaikan pernyataan resmi melalui siaran kanal YouTube IWPI. Dalam siaran tersebut, IWPI mendorong percepatan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai langkah strategis reformasi struktural pengelolaan penerimaan negara di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

IWPI Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai Langkah Reformasi Struktural

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|11 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 11 Juni 2025 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Doc. Konsultan Pajak Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, memberikan penjelasan kepada media mengenai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2025 di sela-sela seminar perpajakan di Surabaya, Rabu (11/6/2025). Ia menyambut positif regulasi baru tersebut yang dinilai mempermudah proses restitusi pajak bagi Wajib Pajak berisiko rendah, sebagai bagian dari upaya DJP mendorong kepatuhan dan percepatan pelayanan pajak. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

DJP Permudah Restitusi Pajak Lewat PER-6/PJ/2025, Yulianto Kiswocahyono: Langkah Positif Dorong Kepatuhan Wajib Pajak

Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|11 Juni 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 11 juni 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali

Doc: Ketua Umum P5I, Dr. Alessandro Rey, menyerahkan plakat kepada Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, dalam Seminar Nasional Pajak di Jakarta, 27 Mei 2025, yang membahas bahaya paradigma "Taxstaat" dan pentingnya negara taat hukum dalam pemeriksaan pajak. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Dr. Rey Soroti Ancaman Paradigma “Taxstaat” dalam Pemeriksaan Pajak: Negara Harus Taat Hukum

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis|29 Mei 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Mei 2025 — Ketua Umum Perkumpulan Profesi Pengacara

Doc. Ilustrasi amplop berisi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang ditujukan kepada Wajib Pajak. SP2DK merupakan surat resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang digunakan sebagai bagian dari proses klarifikasi dan pengawasan administrasi perpajakan. Surat ini bukan merupakan sanksi, melainkan bentuk permintaan penjelasan atas potensi ketidaksesuaian data perpajakan berdasarkan hasil analisis DJP. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

DJP Luncurkan Fitur Baru Coretax, Respons SP2DK Kini Bisa Dilakukan Secara Digital

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik|20 Mei 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan modernisasi sistem

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.