Ketimpangan Anggaran Pemkot Tangsel 2024 Disorot, Publik Pertanyakan Prioritas Belanja

KawanJariNews.com – Tangerang Selatan, 28 September 2025 – Laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2024 memicu kritik publik setelah terungkap adanya ketimpangan besar dalam alokasi anggaran. Pos belanja perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan souvenir tercatat mencapai ratusan miliar rupiah, sementara bantuan sosial untuk masyarakat miskin hanya memperoleh alokasi ratusan juta.

Kritik keras terhadap pengelolaan keuangan Pemkot Tangsel 2024 disampaikan oleh Leony Vitria Hartanti, mantan penyanyi cilik sekaligus publik figur. Melalui akun media sosialnya, Leony menyoroti pos anggaran yang dinilai tidak wajar dan tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Dalam laporan keuangan tersebut, rincian beberapa pos anggaran antara lain:

Belanja perjalanan dinas: Rp117 miliar
Konsumsi rapat: Rp60 miliar
Souvenir: Rp20 miliar
Belanja alat tulis kantor: Rp38 miliar
Pemeliharaan jalan: Rp731 juta
Bantuan sosial bagi warga miskin: Rp136 juta

Menurut Leony, angka-angka tersebut mencerminkan ketidakadilan dalam penentuan prioritas anggaran. “Seharusnya anggaran diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bukan untuk acara seremonial yang bersifat sementara,” ungkapnya.

Respons Pemerintah Tangerang Selatan

Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa dana Rp731 juta yang disebutkan dalam laporan bukan untuk keseluruhan perbaikan jalan di Tangsel, melainkan khusus untuk perbaikan jaringan listrik di lingkungan pemerintahan kota.

Benyamin menegaskan bahwa anggaran daerah telah disusun sesuai peruntukan dan regulasi yang berlaku. “Kami terbuka untuk berdialog dengan masyarakat, termasuk dengan Mbak Leony, agar masalah-masalah nyata seperti sampah, jalan rusak, dan kemacetan dapat diselesaikan bersama,” ujarnya.

Dialog dan Tuntutan Transparansi

Leony menyambut tawaran dialog dari Pemkot Tangsel, namun ia menekankan bahwa diskusi harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat luas. “Dialog bukan hanya untuk saya pribadi, tapi untuk semua warga Tangsel. Masalah mendesak seperti sampah, jalan, dan infrastruktur harus menjadi agenda utama,” tegasnya.

Sorotan publik terhadap anggaran Pemkot Tangsel meluas setelah gaya hidup Wali Kota juga ikut dipersoalkan. Konten kreator Luky Chandra menyebut Benyamin memiliki dua jam tangan Rolex dengan nilai total sekitar Rp400 juta. Hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai kesesuaian gaya hidup pejabat daerah dengan kondisi pengelolaan anggaran yang dinilai timpang.

Benyamin mengakui pernah membeli satu jam tangan Rolex pada tahun 1993 saat menjabat sebagai camat di Cisoka. Ia menyatakan koleksi jam tangan lainnya sudah dijual. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Benyamin tercatat memiliki kekayaan sekitar Rp5 miliar, yang terdiri dari tanah dan bangunan Rp4,35 miliar, empat unit kendaraan Rp660 juta, harta bergerak lainnya, serta kas dan utang Rp116 juta.

Ikatan Alumni Sekolah Anti Korupsi Tangerang kemudian mempertanyakan keabsahan laporan tersebut, khususnya terkait kepemilikan barang mewah yang diduga tidak dilaporkan dalam LHKPN.

Menanggapi hal itu, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut. “Kami akan memverifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai ketentuan. Jika ada aset yang tidak dilaporkan, hal itu akan ditindaklanjuti,” kata Budi.

Kritik publik yang diawali oleh Leony kini mendapat dukungan luas dari masyarakat. Isu ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Tangsel menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan warga, sementara KPK akan menindaklanjuti laporan terkait kekayaan pejabat.

Dengan berkembangnya sorotan publik, harapan masyarakat kini tertuju pada perubahan kebijakan anggaran yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan dasar warga.