kawanjarinews.com – Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 telah menetapkan rincian prioritas penggunaan Dana Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Salah satu fokus utama dalam peraturan ini adalah bidang kesehatan dan pencegahan narkoba, yang langsung berdampak pada kesejahteraan dan keselamatan warga desa.
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kesehatan
Sebagai bagian dari prioritas penggunaan Dana Desa, pemenuhan kebutuhan dasar di sektor kesehatan mendapat perhatian besar. Beberapa kegiatan yang akan didorong antara lain:
- Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular:
- Bantuan makanan tambahan untuk pasien penyakit menular.
- Penyediaan air bersih yang meliputi pembangunan mata air, tandon air bersih, atau penampungan air hujan bersama, serta pengadaan sumur bor.
- Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi lingkungan, termasuk fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Desa.
- Pengadaan media komunikasi dan edukasi untuk mendukung program Desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sanitasi yang sehat dan higienis.
Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular:
- Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan desa seperti pondok bersalin, pos kesehatan desa, serta pos pelayanan terpadu yang dapat menjadi akses penting bagi warga.
- Bantuan operasional untuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya di desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan memadai.
Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
Dana Desa juga akan difokuskan pada pencegahan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika, yang merupakan masalah serius di banyak desa. Beberapa langkah yang akan dilaksanakan antara lain:
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE):
- Kampanye penyuluhan kepada seluruh unsur masyarakat desa mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui berbagai media komunikasi dan edukasi.
- Penggelaran festival olahraga bersama di desa untuk menyatukan warga dalam kegiatan positif dan memperkenalkan gaya hidup sehat, sekaligus sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang.
Pemberantasan Narkoba:
Peningkatan kegiatan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan kondisi masing-masing desa, yang akan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
Membangun Kemandirian dan Akses Layanan Kesehatan Desa
Pengembangan pelayanan kesehatan juga menjadi prioritas dengan penyediaan bantuan operasional untuk tenaga medis serta pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti pondok bersalin dan pos kesehatan desa, sehingga memudahkan akses bagi warga yang membutuhkan.
Masyarakat Berperan Aktif
Musyawarah Desa akan menjadi forum penting dalam menentukan prioritas kegiatan dan pemanfaatan Dana Desa di bidang kesehatan dan pencegahan narkoba. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam menjaga kesehatan dan mengurangi penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.
Dengan adanya alokasi dana yang tepat, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat lebih mandiri, sehat, dan terbebas dari ancaman narkoba, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkualitas bagi seluruh warga.
Kesimpulan
Dengan adanya kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa No. 7 Tahun 2023, penggunaan Dana Desa diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan di tingkat desa, terutama dalam bidang kesehatan dan pencegahan narkoba. Melalui alokasi dana yang tepat sasaran, berbagai infrastruktur dan program kesehatan, seperti penyediaan air bersih, pembangunan MCK, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba, dapat terlaksana dengan baik. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif yang besar bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Namun, keberhasilan dari kebijakan ini sangat bergantung pada peran aktif masyarakat desa itu sendiri, melalui Musyawarah Desa yang menjadi wadah dalam pengambilan keputusan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, kita dapat menciptakan desa yang lebih sehat, aman, dan mandiri, serta bebas dari ancaman penyakit menular dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, mari bersama-sama mendukung implementasi kebijakan ini untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga desa Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan, masyarakat dapat menghubungi pihak terkait melalui kontak yang tersedia.
Tentang Peraturan Menteri Desa No. 7 Tahun 2023: Peraturan ini mengatur rincian penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan desa yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, guna menciptakan desa yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.
Baca juga: Penurunan Stunting Melalui Dana Desa: Langkah Konkret untuk Masa Depan Anak Sehat
